Surat rekomendasi pemekaran Kabupaten Morotai akhirnya diserahkan Bupati Halmahera Utara di Tobelo, Maluku Utara, Kamis (19/4). Rekomendasi itu disambut gembira sekitar 2.000 warga Morotai yang datang ke Tobelo.
Bupati Halmahera Utara Hein Namotemo menyerahkan surat rekomendasi dalam acara peresmian rumah adat Hibualamo. Surat diterima oleh Camat Morotai Selatan Lukman Syarif Bajak mewakili warga Morotai. Acara itu juga dihadiri Camat Morotai Selatan Barat, Morotai Jaya, Morotai Timur, dan Morotai Utara.
Terkait rekomendasi itu, masyarakat sempat menghentikan aktivitas pemerintahan dan pendidikan di seluruh Morotai tanggal 26 Maret-11 April lalu. Boikot berakhir setelah Bupati Hein Namotemo berjanji mengeluarkan rekomendasi tanggal 19 April. "Mereka berharap proses bisa cepat dilanjutkan," kata Lukman.
Bupati Halmahera Utara Hein Namotemo menyerahkan surat rekomendasi dalam acara peresmian rumah adat Hibualamo. Surat diterima oleh Camat Morotai Selatan Lukman Syarif Bajak mewakili warga Morotai. Acara itu juga dihadiri Camat Morotai Selatan Barat, Morotai Jaya, Morotai Timur, dan Morotai Utara.
Terkait rekomendasi itu, masyarakat sempat menghentikan aktivitas pemerintahan dan pendidikan di seluruh Morotai tanggal 26 Maret-11 April lalu. Boikot berakhir setelah Bupati Hein Namotemo berjanji mengeluarkan rekomendasi tanggal 19 April. "Mereka berharap proses bisa cepat dilanjutkan," kata Lukman.
Pembahasan usulan pemekaran Morotai sempat terhenti di Komisi II DPR karena belum ada rekomendasi dari Bupati Halmahera Utara. Macetnya pembahasan itu memicu demonstrasi warga sehingga memboikot pemerintahan dan pendidikan.
"Pansus dan tim dari eksekutif harus segera ke Jakarta untuk membahas pemekaran Morotai. Jangan sampai pembahasan pemekaran tertunda oleh Pemilu 2009, karena paling tidak pembahasan baru bisa dilakukan lagi dua tahun setelah pemilu," kata Asrun Padoma, warga Daruba, Morotai Selatan.
Ketua Pansus Pemekaran Morotai Mochtar Balakum mengatakan, Sekretaris DPRD, Kepala Bagian Pemerintahan Halmahera Utara, dan pansus pemekaran akan bertemu dengan Gubernur dan DPRD Maluku Utara untuk membahas pemekaran Morotai, Jumat pagi ini.
"Pansus dan tim dari eksekutif harus segera ke Jakarta untuk membahas pemekaran Morotai. Jangan sampai pembahasan pemekaran tertunda oleh Pemilu 2009, karena paling tidak pembahasan baru bisa dilakukan lagi dua tahun setelah pemilu," kata Asrun Padoma, warga Daruba, Morotai Selatan.
Ketua Pansus Pemekaran Morotai Mochtar Balakum mengatakan, Sekretaris DPRD, Kepala Bagian Pemerintahan Halmahera Utara, dan pansus pemekaran akan bertemu dengan Gubernur dan DPRD Maluku Utara untuk membahas pemekaran Morotai, Jumat pagi ini.
Sumber: http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0704/20/daerah/3468010.htm
No comments:
Post a Comment